Merdeka! Kalimat itu begitu sakral di saat masa perjuangan Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan itu kemudian didapat pada 17 Agustus 1945, yang tentunya tak bisa lepas dari pengaruh dan kerja keras para pemuda.

Pemuda memang memiliki peran penting dalam sejarah Republik Indonesia. Berkat desakan pemuda yang "menculik" Soekarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok, Jawa Barat, Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya.

Meski begitu, peran pemuda dalam mengupayakan kemerdekaan jauh telah dilakukan sebelum 1945.

Tujuh tahun setelah berdirinya Budi Oetomo pada 1908 misalnya, para pemuda mulai bangkit meskipun masih dalam suasana kesukuan.

Tri Koro Dharmo

Dilansir dari buku Indonesia dalam Arus Sejarah (2013), organisasi Tri Koro Dharmo merupakan perkumpulan pelajar yang berdiri pada 7 Maret 1915.

Anggotanya didapat dengan menjaring pelajar bumiputra yang berasal dari perguruan dan sekolah-sekolah yang ada di Jawa. Pelajar dari Jawa dan Madura menjadi inti dari perkumpulan ini.

Tri Koro Dharmo yang secara bahasa memiliki makna tiga tujuan mulia (sakti, bukti, bakti), menginginkan sebuah perubahan dari cara pandang pemuda akan kondisi yang terjadi di Indonesia.

Karena terdapat sebuah desakan akan keanggotaan Tri Koro Dharmo lebih luas, maka nama dari perkumpulan ini diubah menjadi Jong Java. Seluruh pelajar dari Jawa, Madura, Bali dan Lombok bisa bergabung dalam wadah ini.

Berbagai kongres akhirnya dilakukan untuk menyempurnakan dan menyebarkan ke banyak kalangan akan pentingnya peran dari pemuda.

Pemberantasan buta huruf menjadi sasaran dari organisasi ini agar pemuda bisa melihat bebas dunia luar.

Menginspirasi

Sebenarnya, sudah ada perkumpulan pemuda sebelum Tri Koro Dhamo dengan nama Perhimpunan Indonesia.

Namun, organisasi yang dibentuk pada 1908 itu hanya sebatas perkumpulan mahasiswa yang belajar di Belanda dan belum menunjukan peran aktifnya di Indonesia.

Situasi kemudian berubah saat sejumlah tokoh masuk ke dalam Perhimpunan Indonesia, misalnya Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada 1913.

Kelak, muncul nama tokoh lain yang dihasilkan Perhimpunan Indonesia dan tercatat berperan penting dalam kemerdekaan, misalnya Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta.

Barulah setelah para mahasiswa Perhimpunan Indonesia itu kembali ke Tanah Air, mereka mulai berhimpun dan bergerak demi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda ini mulai menyadari akan tujuan bersama dan mengurangi perpecahan yang diakibatkan perbedaan mereka yang berasal dari beraneka suku bangsa dan agama.

Dalam buku 45 Tahun Sumpah Pemuda (1974) yang diterbitkan oleh Museum Sumpah Pemuda, disebutkan bahwa setelah Tri Koro Dharmo atau Jong Java mulai muncul perkumpulan pemuda kedaerahan lainnya.

Selain Perhimpunan Indonesia, ada juga Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islaminten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) dan masih banyak lainnya.

Mereka merasa membutuhkan dukungan untuk bisa bersatu demi kemerdekaan. Muncul inisiatif untuk bisa menggabungkan dari para perhimpunan pemuda ke dalam sebuah musyawarah besar.

Konggres Pemuda 1

Kongres Pemuda I akhirnya dilakukan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Ceramah-ceramah yang diberikan dalam kongres itu belum bisa menyatukan persatuan Indonesia. Masih adanya ego kedaerahan yang kuat dari tiap kelompok.

Kemudian, mereka sadar bahwa ego kedaerahan itu akan mempersulit Indonesia untuk bersatu dan berjuang melawan penjajahan.

Konggres Pemuda II

Pada 27 sampai 28 Oktober 1928, kebanggaan dan rasa senasib para pemuda sebagai anak bangsa menjadikan mereka berkumpul lagi. Kongres Pemuda II digelar, dengan kepanitiaan dari berbagai perkumpulan.

Sugondo Djojopuspito dari PPPI sebagai ketua, Djoko Marsaid dari Jong Java sebagai wakil ketua, Mohammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond sebagai sekretaris, dan Amir Sjarifuddin dari Jong Batak sebagai bendahara.

Mereka berkumpul di Batavia (Jakarta) dan mulai menyatakan sebuah kesepakatan bersama akan pentingnya persatuan pemuda. Deklarasi pun dilakukan, dan dikenal dengan nama:

Sumpah Pemuda

Istilah Sumpah Pemuda

Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya.

Adapun hasil dari Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 itu adalah:

Pertama: 

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.

Kedua: 

Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Ketiga: 

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Rumusan sumpah sudah tertulis dan dibacakan dalam acara itu.

Berikut Ini Adalah Sejarah Karang Taruna Masa Setelah Kemerdekaan

Karang Taruna Dimasa Gerakan Pemuda 1960-an

Setelah Indonesia merdeka muncul gerakan anak-anak muda yang terdiri dari para mahasiswa dan pelajar Indonesia.
Pemuda pasca kemerdekaan Indonesia sifatnya lebih seperti penyeimbang pemerintahan yang memberikan masukan atau kritik kepada pemerintah disaat pemerintah membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat.
Saat itu muncul beragam organisasi Kesatuan Aksi Pelajar, diantaranya:

1. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI)
2. Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI)
3. Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)
4. Kesatuan Aksi Wanita Indonesia ( KAWI)
5. Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)
6. Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI)

Para pemuda yang tergabung dalam kesatuan aksi tersebut, melakukan sebuah gerakan demonstrasi yang menghasilkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), pasca demonstrasi yang menghasilkan Tritura akhirnya terjadi perombakan cabinet di zaman Soekarno.
Namun, pada akhirnya pemerintahan Soekarno juga tumbang karna beragam masalah politik yang tidak kunjung terselesaikan hingga tercetus G30S/PKI.

Karang Taruna Dimasa Gerakan Pemuda Orde Baru

Kemudian Indonesia dipimpin oleh Soeharto, organisasi kepemudaan masih ada, namun tidak aktif dalam menyeimbangkan pemerintahan yang berjalan.
Sebab, zaman orde baru berbagai kegiatan organisasi geraknya serba dibatasi dan diawasi oleh pemerintah.

Zaman Soeharto juga dikatakan sebagai zaman kegelapan pergerakan pemuda.
Sebab pada orde baru terdapat banyak terjadi pelanggaran HAM yang di alami oleh para aktivis pergerakan.
Mulai dari penculikan, penembakan misterius, hingga pembredelan majalah atau Koran.

Hingga pada akhirnya, rezim orde baru juga ditumbangkan oleh gerakan pemuda.
Berkat perjuangan para pemuda dalam menghimpun dukungan pergerakan, akhirnya semangat reformasi pecah pada 12 mei 1998.
Meskipun dalam gerakan reformasi tersebut berhasil menumbangkan pemerintahan yang berkuasa namun terjadi berbagai macam tragedi, hingga hilangnya nyawa beberapa mahasiswa.
Perjuangan ini mampu melahirkan sebuah reformasi, reformasi yang diharapkan dapat membawa Indonesia pada perbaikan secara ekonomi, social, dan politik yang hampir chaos.

Karang Taruna Dimasa Gerakan Pemuda Pasca Reformasi

Dan, hingga saat ini reformasi telah berjalan selama 17 tahun semangat itu tidak pernah pudar.
Semangat reformasi para pejuang yang gugur tetap diteruskan oleh generasi muda saat ini.
Hanya saja jenis pergerakan saat ini berbeda dengan mahasiswa tahun 1920-an, 1960an, dn 1990an.
Bila pada era colonial gerakan dilakukan lewat propaganda di media massa lewat tulisan, kemudian pada era 1960an dan 1998an dengan cara turun ke jalanan.
Demonstrasi bakar ban, saat ini pemuda cukup berdemo di depan laptop dengan berbagai jenis social media nya mentweet seputar pengetahuannya dan kritiknya terhadap pemerintah.

Karang Taruna Dimasa Zaman Digital

Zaman memang telah berubah, di era digitalisasi saat ini, demo dengan cara tersebut memang dianggap lebih ampuh daripada harus turun ke jalanan atau depan istana menuntut segala tuntutan yang tidak berpihak pada rakyat, dan kemudian bakar ban.
Selain itu, para pemuda juga lebih kreatif dalam hal melakukan kritik kepada pemerintah, dan efeknya juga bisa lebih besar.
Karena, lewat meme atau karikatur yang dibuat biasanya menyindir pemerintah dengan kata-kata yang variatif, kemudian menjadi bahan lelucon, lalu tersebar luas di media sosial.

Seperti kita tahu, media social internet dapat di akses siapa saja baik local maupun internasional.
Maka dengan itu, bila meme atau karikatur mengenai kritik pemerintah tersebuar tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi konsumsi dunia internasional, dengan begitu dunia internasional juga akan mengetahui seputar masalah yang terjadi di Indonesia.
Mulai dari pemerintahan yang korup, tidak memihak kepada rakyat, hingga pemerintah yang mulai ingkar dengan janji kampanyenya. Bila melihat keadaan saat ini, mungkin gerakan pemuda saat ini akan lebih tepat bila di namakan gerakan pemuda digital.

Karang Taruna Dari Zaman Ke Zaman

Mengingat berbagai macam gerakan pemuda di Indonesia dari zaman ke zaman, kita sebagai pemuda Indonesia generasi penerus bangsa, generasi yang menentukan masa depan bangsa, sudah seharusnya kita tetap menjaga persatuan bangsa dan mengembalikan kembali semangat persatuan bangsa, semangat nasionalisme yang mulai luntur terbawa arus globalisasi, semangat perubahan yang dapat merubah dunia lewat gerakan kecil namun masiv dan serentak.
Sebab, tantangan pemuda saat ini jauh lebih berat dari generasi sebelumnya, karena tidak hanya berperang melawan ketidak adilan rezim pemerintah saja, melainkan juga kita saat ini sedang berperang dalam melawan arus globalisasi yang tinggi.

Berikut ini Adalah Sejarah Karang Taruna Di Masa Sebelum Kemerdekaan

Karang Taruna Dimasa Budi Utomo/ Boedi Oetomo

Budu Utomo berdiri pada tahun 1908 yang pada awal mula berdirinya merupakan organisasi pelajar yang ruang lingkupnya masih kedaerahan, namun pada perkembangannya berubah menjadi organisasi perkumpulan pemuda nasional.

Pendiri:

1. Dr. Soetomo, 
2. Goenawan Mangoenkousoemo, 
3. Soeraji, dan 
4. Dr. Wahidin Sudirohusodo

Karang Taruna Dimasa Trikoro Dharmo/ Tri Koro Dharmo

Trikoro Dharmo adalah sebuah perkumpulan pemuda yang berasal dari Jawa pada tahun 1915 di gedung kebangkitan nasional. Organisasi ini kemudian mengubah nama menjadi Jong Jawa pada kongres di Solo. Arti definisi/ pengertian dari tri koro dharmo adalah Tiga Tujuan Mulia (sakti, budhi, bakti).

Pendiri :

1. dr. Satiman Wirjosandjojo, 
2. Kadarman, dan 
3. Sunardi

Karang Taruna Dimasa Jong Sumatra Bond (Persatuan Pemuda Sumatra)

Organisasi oni berdiri pada tahun 1917 yang memiliki tujuan untuk mempererat hubungan antar pelajar yang berasal dari sumatera.
Beberapa toko terkenal dari organisasi ini yaitu seperti M. Hatta dan M. Yamin.

Pendiri : 

1. Mohammad Hatta, 
2. Mohammad Yamin, 
3. M. Tamsil, 
4. Bahder Johan, 
5. Assaat, 
6. Abu Hanifah, dan 
7. Adnan Kapau Gani

Karang Taruna Dimasa Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia

Organisasi yang satu ini berdiri pada tahun 1925 yang diprakarsa oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung dengan tujuan untuk Kemerdekaan Indonesia.

Pendiri :

1. Raden Tumenggung Djaksodipoera, 
2. Soegondo, 
3. Soewirjo, 
4. Goelarso, 
5. Darwis, dan 
6. Abdoellah Sigit

Karang Taruna Dimasa Jong Indonesia

Perkumpulan pemuda dan pemudi ini didirikan pada tahun 1927 di Bandung di mana kemudian organisasi ini diubah menjadi Pemuda Indonesia untuk yang berjenis kelamin laki-laki dan Putri Indonesia bagi yang perempuan.
Pemuda Indonesia membuat kongres di mana pada kongres yang kedua menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Pendiri : 

1. Mr. Sartono, 
2. Ir. Soekarno,
3. Ir. Anwari, dan 
4. Mr. Soenarjo

Karang Taruna Dimasa Indonesia Moeda

Indonesia Muda adalah organisasi nasional yang lahir karena dorongan Sumpah Pemuda pada tahun 1930 sebagai peleburan banyak organisasi pemuda daerah/ lokal.
Indonesia Moeda ini adalah gabungan dari Jong Java, Pemuda Indonesia dan Jong Sumatera.

Pendiri : 

1. Tokoh-tokoh organisasi Jong Java, 
2. Pemuda Indonesia dan 
3. Jong Sumatera.

Karang Taruna Dimasa Organisasi Perkumpulan Daerah

Pemilu atau Pemilihan Umum adalah pesta rakyat yang di laksanakan di suatu wilayah (negara) dalam menentukan pemimpin secara demokrasi.

Di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan selama 5 tahun sekali. 

Tahukah Kamu Sejarah Pemilihan Umum Pertama Kali Dan Termahal Di Indonesia?

Sejarah Pemilihan Umum Pertama kali di Indonesia adalah Pemilihan Umum I Tahun 1955 di Tingkat Pusat dan Daerah. 

Selama masa Presiden Soekarno (1945-1965), yang melewati beberapa era seperti Revolusi fisik, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Terpimpin, hanya sekali terjadi Pemilu, yaitu Pemilu 1955. 

Akan tetapai peraturan yang dijadikan landasan dalam pemilihan umum 1955 adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo dari PNI (30 Maret 1952-2 Juli 1953)

Semenjak Indonesia menggunakan sistem Kabinet Parlementer keadaan politik tidak stabil. 

Partai-partai politik tidak bekerja untuk kepentingan rakyat akan tetapi hanya untuk kepentingan golongannya saja. 

Wakil-wakil rakyat yang duduk di Parlemen merupakan wakil-wakil partai yang saling bertentangan. 

Keadaan yang demikian rakyat menginginkan segera dilaksanakan pemilihan umum. 

Dengan pemilihan umum diharapkan dapat terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sehingga terbentuk pemerintahan yang stabil.

Pemilihan Umum merupakan program pemerintah dan setiap kabinet, misalnya Kabinet Alisastroamijoyo I bahkan telah menetapkan tanggal pelaksanaan pemilu. 

Akan tetapi Kabinet Ali tersebut sudah jatuh sebelum melaksanakan Pemilihan Umum. 

Akhirnya pesta demokrasi rakyat tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. 

Pelaksanaan Pemilihan Umum sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Panitia Pemilihan Umum Pusat dilaksanakan dalam dua gelombang, yakni:

Gelombang I, 

Tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Gelombang II, 

Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante (Badan Pembuat Undang- Undang Dasar).

Suatu pesta demokrasi nasional pertama kali yang diadakan sejak Indonesia merdeka itu dilakukan oleh lebih dan 39 juta rakyat Indonesia. 

Mereka mendatangi tempat-tempat pemungutan suara guna menyalurkan haknya sebagai pemilih. 

Dalam pelaksanakannya, Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa.

Dalam Pemilihan Umum tersebut diikuti oleh banyak partai politik, organisasi, dan perorangan pun juga ikut, sehingga DPR terbagi dalam banyak fraksi di antaranya keluar sebagai empat besar adalah: 

1. Fraksi Masyumi (60 anggota); 
2. Fraksi PNI (58 anggota); 
3. Fraksi NU (47 anggota); dan
4. Fraksi PKI (32 anggota). 

Seluruh anggota DPR hasil, 4 Pemilu I tersebut berjumlah 272 bahwa seorang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk. 

Sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang.

Pada tanggal 25 Maret 1956 DPR hasil pemilihan umum dilantik. 

Sedangkan anggota konstituante dilantik pada tanggal 10 November 1956. 

Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilu 1955

Pendaftaran pemilih dalam Pemilu 1955 mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada November. 

Tercatat ada 43.104.464 warga yang memenuhi syarat masuk bilik suara. 

Dari jumlah itu, sebanyak 87,65% atau 37.875.299 yang menggunakan hak pilihnya pada saat itu. 

Pada Pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional yang tidak murni. Proposionalitas penduduk dengan kuota 1; 300.000. 

Tidak kurang dari 80 partai politik, organisasi massa, dan puluhan perorangan ikut serta mencalonkan diri dalam Pemilu yang pertama ini.

Keseluruhan peserta Pemilu pada saat itu mencapai 172 tanda gambar. 

Pada Pemilu ini, anggota TNI-APRI, juga menggunakan hak pilihnya berdasarkan peraturan yang berlaku ketika itu. 

Pada pelaksanaan Pemilu pertama, Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. 

Dengan perbandingan setiap 300.000 penduduk diwakili seorang wakil. 

Pemilu pertama ini diikuti oleh banyak partai politik karena pada saat itu NKRI menganut kabinet multi partai sehingga DPR hasil Pemilu terbagi ke dalam beberapa fraksi.

Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu:

Tahap Pertama 

• Adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR. 
• Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu.

Tahap Kedua

• Adalah Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. 
• Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Selain pemilihan DPR dan Konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. 

Pemilu DPRD dilaksanakan dalam dua tahap, Juni 1957 pemilu untuk Indonesia wilayah Barat, dan Juli 1957 untuk pemilu Indonesia wilayah Timur. 

Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu DPR, Konstituante, dan DPRD, pemilu menjadi fokus.

George Mc-Turnan Kahin

Menurut George Mc-Turnan Kahin, Pemilu tahun 1955 tersebut begitu penting sebab dengan itu kekuatan partai-partai politik terukur lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan lebih bermutu sebagai lembaga perwakilan. 

Sebelum Pemilu, parlemen selalu menjadi sasaran kekecewaan, terutama dari kelompok militer yang merasa kepentingannya selalu dicampuri. 

Selain itu, masyarakat luas juga memiliki harapan akan suksesnya Pemilu karena kabinet berulang-kali jatuh-bangun; wewenang pemerintah yang selalu mendapat rintangan dari tentara; korupsi; nepotisme dan pemerintah yang terkesan lumpuh di dalam menghadapi berbagai persoalan.

Karena belum ada lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mapan, pengorganisasianpemungutan suara menjadi tanggungjawab pemerintah dan wakil-wakil partai politik. 

Organisasi itu terdapat pada setiap jenjang pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke tingkat desa. 

Partai-partai berjuang untuk merebut simpati rakyat dengan berbagai jalan, salah satunya mengembangkan cara kampanye simpatik dengan mengunjungi rumah penduduk satu per satu. 

Penggalangan massa ini dinilai efektif untuk meyakinkan calon pemilih yang masih ragu-ragu untuk menentukan pilihannya.

Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 menelan biaya Rp 479.891.729. 

Angka itu dikeluarkan untuk membiayai perlengkapan teknis pemilihan seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara Pemilu. 

Menurut Herbert Feith dana Pemilu itu sebenarnya terlampau mahal. 

Salah satu faktor yang mendongkrak kenaikan biaya adalah kelambanan unit-unit kerja panitia Pemilu yang pada akhirnya menambah beban biaya.

Hasil Pemilu Pertama 1955

Hasil Pemilu Tahap I (29 september 1955)

Pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suararanya dikotak-kotak suara. 

Hasil pemilihan Umum I yang diikuti 172 kontestan Pemilu 1955, hanya 28 kontestan (tiga diantaranya perseorangan) yang berhasil memperoleh kursi. 

Empat partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi: 

1. Partai Nasional Indonesia (57 kursi/22,3%), 
2. Masyumi (57 kursi/20,9%), 
3. Nahdlatul Ulama (45 kursi/18,4%), dan 
4. Partai Komunis Indonesia (39 kursi/15,4%).

Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi.

Tiga kursi sisa diberikan pada wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat Presiden. 

Selain itu diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tonghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. 

Dengan demikian keseluruhan anggota DPR hasil Pemilu 1955 adalah 272 orang.

Hasil Pemilu Tahap II (15 Desember 1955)

Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. 

Maka kursi yang dipilih hanya 514. 

Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR.

Kelebihan Pemilu 1955

1. Tingkat partisipasi rakyat sangat besar, ada sekitar 90% dari semua warga yang punya hak pilih ikut berpartisipasi.
2. Lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya dan mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar.
3. Prosentase suara sah yang besar, ada 80% dari suara yang masuk. Padahal 70%+ penduduk Indonesia masih buta huruf.
4. Pemilu berjalan aman, tertib dan disiplin serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan.

Kekurangan Pemilu 1955

Adanya Krisis Ketatanegaraan. 

Hal tersebut memicu lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Kenapa? 

Karena akibat dari kegagalan Dewan Konstituante dalam menghasilkan konstitusi baru.

Perolehan Suara

Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. 

Tidak adanya pemenang mayoritas pada saat itu mengakibatkan sistem pemerintahan tak stabil karena kekuasaan terbagi bagi ke dalam berbagai aliran politik.

Kekecewaan Di Partai Politik. 

Jumlah partai lebih bertambah banyak dari pada berkurang, dengan dua puluh delapan partai mendapat kursi, padahal sebelumnya hanya dua puluh partai yang mendapat kursi. 

Beberapa pemimpin Masyumi merasa bahwa kemajuan Islam menuju kekuasaan nasional kini terhalang dan bahwa perhatian mereka seharusnya dialihkan untuk mengintensifkan Islam ditingkat rakyat jelata.

☆☆☆☆☆

Kekuatan rakyat menjadi tonggak keberhasilan bangsa Indonesia, baik ketika berjuang melawan penjajah maupun saat berupaya mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu lewat agresi militer Belanda II. Bagaikan singa yang sedang tidur, sejumlah tokoh nasionalis dan ulama menggerakkan dan mengonsolidasikan kekuatan rakyat.

Kalangan pesantrena menilai bahwa rakyat Indonesia perlu disadarkan kekuatan ketika mampu bersatu demi bangsa dan negara Indonesia. Untuk tujuan ini, pesantren tidak hanya menjadi tempat menempa ilmu agama, tetapi juga menjadi basis perjuangan rakyat dengan menjadi ruang dan wadah pergerakan nasional.

Pesantren yang tidak pernah melepaskan diri dari akar sosial masyarakatnya, juga berupaya menggerakkan rakyat untuk berjuang menumpas penjajah. Para ulama pesantren seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Casbullah, dan ulama lain-lain menginginkan perjuangan yang dilandasi keyakinan terhadap Allah juga rasa cinta tanah air yang tinggi.

Terkait pengonsolidasian rakyat ini, salah seorang tokoh NU, panglima santri dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah KH Zainul Arifin Pohan menggagas sistem Rukun Tetangga atau RT, struktur terkecil dalam sebuah pemerintahan yang hingga kini masih dipraktikkan.

Namun, bangsawan Barus bermarga Pohan yang lahir pada 2 September 1909 ini berupaya membentuk ruang harmonis komunikasi warga sehingga konsolidasi perjuangan berjalan secara sistematis.

Pencetusan sistem RT yang dilakukan oleh Kiai Zainul Arifin ini berawal ketika pendudukan Jepang datang ke Indonesia. Dalam catatan Munawir Aziz (Pahlawan Santri: Tulang Punggung Pergerakan Nasional, 2016), ketika Jepang masuk ke Indonesia, strategi politik ormas Islam berubah haluan.

Jika dengan Belanda, posisi ormas Islam berseberangan dengan pemerintah Hindia Belanda. Tetapi Jepang (Nippon) menggunakan strategi berbeda dengan mendekati pemimpin-pemimpin ormas Islam. Terutama mendekati NU, ormas Islam yang dikenal paling menentang keberadaan penjajah di Indonesia.

Jepang mengajak ormas Islam sebagai bagian dari pendukung Nippon, sebagai saudara tua di Asia. Hal itu dilakukan oleh Jepang untuk mencengkeram kawasan Asia, terutama kawasan Asia Tenggara dalam perang melawan sekutu. Di bawah kendali Jepang, terjadi perombakan struktur politik serta ritme organisasi Islam.

Kala itu, KH Zainul Arifin mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Ketika itu Jepang memberikan kewenangan organisasi Islam untuk melebarkan sayap dan lebih aktif dalam pemerintahan. Akhirnya, Kiai Zainul Arifin mengusulkan pembentukan tonarigumi, cikal bakal rukun tetangga.

Pada awalnya tonarigumi dibentuk di Jatinegara, Jakarta Timur. Kemudian berupaya diadopsi ke sebagian besar desa di wilayah Jawa. Dalam hal ini, Kiai Zainul Arifin dengan jeli melihat pentingnya sistem komunikasi warga setingkat RT. Dengan demikian, kultur dan hubungan komunikasi antar-warga terjaga dengan baik untuk kebutuhan pergerakan nasional lebih lanjut.

Perjuangan Kiai Zainul Arifin tak hanya mahir dalam memimpin barisan santri dan mengonsolidasikan perjuangan rakyat, tetapi juga mengajak para ulama untuk terus bekerja keras di jalur perjuangan.

Ario Helmy penulis buku KH Zainul Arifin, Panglima Santri: 

Ikhlas Membangun Negeri (2015) dalam artikel Tokoh NU KH Zainul Arifin dan Kemerdekaan Indonesia 

mengungkapkan:

Pada Musyawarah Ulama Jawa Barat dihadiri 600 ulama, 30 Juli 1944 Kiai Zainul Arifin menggugah para ulama untuk ikut berjuang. 

Seruannya itu dimuat dalam Harian Sinar Baroe 1944 p.3: 

Tanah Jawa adalah suatu negeri yang penduduknya sebagian besar terdiri dari umat Islam, sehingga dengan sendirinya kita tidak boleh ketinggalan untuk menyelenggarakan Benteng Perjuangan Jawa. Karena itu, kedudukan kaum ulama bertambah penting. Marilah kita membaharui niat ikut berjuang dalam Benteng Perjuangan Jawa.

Selang sebulan setengah sesudah pidato Zainul semakin bergelora menyeru umat Islam untuk menuntut dan mempertahankan kemerdekaan.

Hal ini disampaikannya dalam rapat membahas pembentukan Laskar Hizbullah yang diselenggarakan Masyumi. Serunya dalam Rapat Umum Umat Islam 13 September 1944 di Taman Raden Saleh, Jakarta tersebut:

Soal kemerdekaan dalam Islam bukanlah soal semboyan dan cita-cita saja, tetapi adalah menjadi dasar dari agama. Umat Islam yang mempunyai jiwa yang hidup harus menuntut dan mempertahankan kemerdekaan, kalau perlu dengan jiwa raganya.

(Harian Tjahaja, 15 September 1944, p.1).

Selanjutnya dalam Rapat Masyumi di Banten, 15 Januari 1945 Arifin menyasar generasi muda agar mempersiapkan diri menuju kemerdekaan:

Hanya dengan adanya pemuda-pemuda yang berani berjuang saja, keluhuran bangsa dapat tercapai.

(Harian Tjahja, 18 Januari 1945, p.2)

KH Zainul Arifin Pohan merupakan putra tunggal dari pasangan keturunan Raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan dengan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing Natal, Siti Baiyah br. Nasution. Zainul Arifin lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

☆☆☆☆☆

Sebagai warga Kota Surabaya, pasti istilah Ketua RT sangatlah tidak asing. Pejabat Diluar Administrasi Pemerintah ini mempunyai peran sentral pembangunan sebuah Kota. Benang merah historisnya tentang Ketua RT ini bisa ditarik dari zaman pendudukan Jepang.

Dimulain dari Militer fasis dimana selalu ingin memasukkan kuasanya sampai ke lapisan terbawah. Terbatasnya jumlah militer Jepang dari Tentara ke XVI di Jawa, mau tidak mau harus merepotkan orang-orang Indonesia untuk urusan mengantisipasi mata-mata. 

Setelah membubarkan Gerakan 3A dan Putera, petinggi militer Jepang membangun Jawa Hokokai (Persatuan Kebaktian Jawa) pada 1944. 

Di dalam Jawa Hokokai ini ada perangkat yang membantu Jepang untuk mengantisipasi mata-mata asing Tonarigumi.

Di Jepang, menurut catatan Jan Newberry dalam Black Door Java.

Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa (2012), Tonarigumi:

Serupa dengan Goningumi di Jepang, kelompok lima sampai sepuluh rumah tangga (keluarga).

(Hlm.41)

Jika tiap Tonarigumi hanya sepuluh orang, maka Komico (Ketua Tonarigumi) akan sangat mudah mengenali warganya dan mudah pula mengenali orang asing. Di atas Tonarigumi, menurut catatan Aiko Kurasawa dalam Mobilisasi dan Kontrol: 

Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945 (1993), ada Rukun Warga alias Azajokai, yang dipimpin Asacho.

(Hlm.204)

Tulisan M.C bahwa Tonarigumi berguna dalam:

Mengorganisasikan seluruh penduduk menjadi sel-sel yang terdiri atas sepuluh hingga dua puluh keluarga untuk mobilisasi, indoktrinasi dan pelaporan.

Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 (2008: 436) dimana dalam sistem ini, penguasa terbawah pemerintahan seperti kepala desa bertanggung jawab atas sel-sel tersebut dan terkait indoktrinasi sejak Februari 1944 kepala desa mulai menjalani kursus. 

Tonarigumi bisa dikatakan cikal bakal Rukun Tetangga alias RT dan dimana masa kini para Ketua RT di masa kini kerap disebut secara akrab dengan Pak RT jika laki-laki. 

Didalam tulisannya, Aiko menjelaskan bahwa:

Baikkumicho maupun azacho mestinya dipilih oleh anggota. Tetapi dalam kenyataan, kebanyakan di antara mereka diangkat oleh kucho (kepala desa).

Lebih lanjut, Aiko menjelaskan pula jika:

Masing-masing tonarigumi menyelenggarakan pertemuan setiap 35 hari untuk menyampaikan perintah-perintah dari pemerintah, merencanakan kegiatan, membagi kupon catu, dan sebagainya.

Militer Jepang nampaknya begitu berharap pada Tonarigumi. 

Setidaknya untuk memberi dukungan informasi dan penangkalan mata-mata. Tak menutup kemungkinan para warga juga diminta bertempur jika Jepang nanti datang. 

Aiko Kurasawa mencatat pemerintah militer Jepang berusaha memperkuat Tonarigumi:

Misalnya, Kongres Tonarigumi Se-Jawa diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 8 November 1944 oleh Jawa Hokokai bekerja sama dengan Departemen Urusan Dalam, Departemen Propaganda (Sendenbu), dan Pemerintahan Kotamadya Khusus Jakarta.

Sebanyak 120 wakil Tonarigumi dari seluruh Jawa hadir dalam acara itu. Setelah Jepang kalah perang, Tonarigumi masih aktif di Jawa. 

Barlan Setidjaya, dalam10 November 1945: 

Gelora Kepahlawanan Indonesia (1992), mengutip koran Soeara Asia (28/08/1945), memuat maklumat soal penjagaan Tonarigumi yang diharuskan berjalan seperti biasa.

(Hlm.92)

Pemerintah lawas, tentara pendudukan Jepang, boleh saja runtuh, tapi Tonarigumi harus tegak menjaga keamanan warga. Dari semangat itulah Rukun Tetangga dan Rukun Warga lahir. 

☆☆☆☆☆

KONTROL DAN ADMINISYRASI

KETUA RT/ TONARIGUMI

Perjuangan Soenarto Tjitrodarsono Sebagai Ketua RT Pertama Di Indonesia

Soenarto Tjitrodarsono adalah pemuda terpelajar yang pernah makan bangku sekolah di HBS-KW III Jalan Salemba. 

Soenarto Tjitrodarsono di zaman Jepang yang susah, dia menyambung hidup dengan menjadi guru Taisho (senam Jepang). 

Soenarto Tjitrodarsono tinggal di Jalan Salemba Tengah nomor 30, Jakarta yang tepatnya di pinggir Jalan Salemba Tengah adalah pemukiman para pegawai dan pedagang, dan dibelakangnya tinggal buruh-buruh kecil. 

Ketika pertengahan 1944 diadakan pemilihan Ketua Rukun Tetangga atau di Zaman Jepang disebut Kumicho, Soenarto Tjitrodarsono terpilih. 

Luas wilayah RT yang dipimpin oleh Soenarto Tjitrodarsono panjangnya kurang lebih 2 km dan lebar 1 km dengan penduduk kurang lebih 1.000 jiwa. Soenarto Tjitrodarsono adalah salah satu Ketua RT di awal-awal sejarah adanya RT di Indonesia. 

Setelah Jepang kalah di Perang Pasifik, Soenarto, yang dipanggil Den Tato, rupanya tetap dipandang warga sebagai pemimpin. 

Kekerabatan ala Tonarigumi tampaknya masih eksis di Salemba Tengah. Suatu kali, salah seorang warganya yang seorang mandor asal Banten dan bekerja di perusahaan pemotongan daging Jenne, datang padanya dimana warga ini biasa dipanggil Bang Udin.  

Den Tato, pada saat itubsudah punya pos penjagaan, namun senjata tidak dimiliki. Akhirnya Den Tato merebut senjata prajurit-prajurit Jepang yang menjaga perusahaan Jenne di Gunung Sahari kita lucuti. Akan tetapi Bang Udin dan Pak RT Soenarto bingung, karena di mana-mana pos-pos militer Jepang dan total serdadu jepang sebanyak 50 militer yang dimana harus diserbu oleh rakyat sipil.

Namun pada saat itu Bang Udin Menjabarkan bahwa Inti kekuatannya saat itu adalah kurang lebih 30 buruh Jenne yang berasal dari Banten. Ini bisa ditambah pemuda-pemuda RT telah mendapat latihan militer di Seinen dan yang bisa dikerahkan oleh Pak RT. Soenarto. Soenarto pun setuju dan mengerahkan pemuda-pemuda RT bersatu dengan buruh Jenne untuk melakukan penyerbuan tiga hari kemudian.

Pada Hari-H, Soenarto berhasil mengerahkan 20 pemuda dari RT-nya. Bersama 30 buruh asal Banten, dengan bersenjata tajam saja, mereka berniat menyerang serdadu-serdadu Jepang. 

Soenarto, selaku Pak RT, bersama Udin, yang memimpin pengepungan terhadap serdadu-serdadu Jepang itu. 

Merasa sudah terkepung orang-orang yang cuma bermodal nekad dan senjata tajam, serdadu-serdadu bersenjata api itu pun pasrah dan menyerah. 

Alhasil, 20 senapan, 5 pistol revolver, sejumlah pedang, 2 mobil, dan satu sepeda motor jadi rampasan perang warga RT dan buruh-buruh asal Banten itu. Tidak lupa, Sang Saka Merah-Putih mereka kibarkan setelah serbuan sukses dan sebagai tanda wilayah yang dipimpin Soenarto pun jadi RT yang punya senjata. 

Namun beelakangan, menurut catatan Denys Lombard dalam Nusa Jawa: Silang Budaya 2, Jaringan Asia (1996), RT tetap dikaitkan dengan keamanan dan pengawasan setelah Indonesia Merdeka yang menyebutkan bahwa Sistem RT ini yang tertuang dalam tulisannya bahwa:

Memungkinkan suatu pengawasan ketat berkotak-kotak dari penduduk. Kendatipun tujuannya adalah pertahanan sipil penduduk, sistem ini sangat efisien sebagai pengawasan politis. Kita menyadarinya pada saat ada kontrol identitas yang dilakukan setelah peristiwa 1965.

(Hlm.278)

☆☆☆☆☆

Ketua RT Masa Sekarang

Di masa kini, di mata orang awam, RT lebih banyak dipandang sebagai lembaga yang cuma berfungsi administratif dan melakukan urusan remeh-temeh. Orang hanya ingat RT ketika butuh surat pengantar untuk membuat KTP, KK, dan surat-surat lainnya. Dan ketika berebut bantuan Program-Program bantuan pemerintah. Namun, apabila mereka tidak mendapatkannya hal itu akan menjadi sebuah hujatan yang langsung diarahkan ke Ketua RT. 

☆☆☆☆☆

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
3. Persatuan Indonesia, 
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 

Apa Dasar Negara Indonesia Yang Akan Kita Bentuk Ini?